JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa narasi dan video yang beredar di media sosial mengenai hubungan pribadi antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya adalah hoaks dan fitnah. Publik diimbau untuk mengutamakan verifikasi fakta dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui laman resminya, Komdigi menyatakan telah mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI. Video tersebut diketahui diunggah oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat.
"Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian. Narasi yang dibangun merupakan upaya merendahkan martabat Pimpinan Tertinggi Negara, tidak memiliki dasar fakta, serta bagian dari upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik," tulis Komdigi dalam keterangan resminya.
Komdigi juga memperingatkan akan mengambil langkah hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Pihak yang memproduksi dan menyebarkan video tersebut dinilai melanggar UU ITE No. 1 Tahun 2024 Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2).
Di tengah bergulirnya isu miring tersebut, sejumlah pengamat justru menyoroti aspek profesionalitas Teddy Indra Wijaya yang melandasi kepercayaan Presiden Prabowo kepadanya untuk mengemban jabatan Sekretaris Kabinet.
Pengamat Komunikasi Media dari Universitas Dian Nusantara, Suswinda Ningsih, menilai penunjukan Teddy didasarkan pada kapasitas dan kompetensi yang jelas dalam mendukung jalannya pemerintahan.
"Teddy punya kapasitas untuk dipercaya Presiden Prabowo. Kepercayaan itu tentu tidak muncul begitu saja, tetapi karena ada kemampuan dan kompetensi yang dinilai mampu mendukung jalannya pemerintahan," ujar Suswinda, Senin (8/6/2026).
Senada dengan hal tersebut, pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai kinerja Teddy cukup efektif dalam menjalankan fungsi koordinasi di lingkungan pemerintahan.
"Teddy efektif dalam mengoordinasikan program-program prioritas Presiden sehingga berbagai agenda pemerintah dapat berjalan lebih terintegrasi," kata Efriza, Rabu (26/6/2026). Menurutnya, kemampuan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas kabinet.
