JAKARTA – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti penggunaan anggaran pengadaan CCTV di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang dinilai janggal. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh terhadap belanja perangkat tersebut.
Uchok mengungkapkan bahwa Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, M. Fajar Sauri, kini mendapat julukan sebagai “Bapak CCTV”. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dinas yang rutin mengalokasikan anggaran besar untuk pembelian perangkat pemantau tersebut setiap tahunnya.
"Seolah-olah setiap tahun selalu memborong CCTV. Bahkan mungkin satu hari sebelum kiamat pun tetap membeli CCTV," ujar Uchok dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan CBA, tren anggaran pengadaan CCTV di dinas tersebut terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2024, anggaran tercatat sebesar Rp846 juta lebih. Angka ini melonjak signifikan pada tahun 2025 menjadi Rp2,2 miliar, dan kembali meningkat pada tahun 2026 dengan alokasi mencapai Rp2,4 miliar.
Jika diakumulasikan selama tiga tahun terakhir, total anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan CCTV oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta mencapai sekitar Rp5,5 miliar. Menurut Uchok, besarnya angka tersebut menjadi alasan kuat bagi penegak hukum untuk turun tangan.
"Anggaran sebesar itu perlu diaudit secara menyeluruh dan diselidiki," tegas Uchok.
Terkait temuan ini, CBA meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta segera mengambil langkah tegas. Uchok mendesak agar M. Fajar Sauri dipanggil untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan detail mengenai urgensi serta transparansi penggunaan anggaran tersebut.
Lebih lanjut, Uchok juga menyatakan bahwa proses penyelidikan ini tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, jika keterangannya diperlukan untuk memperjelas alur kebijakan anggaran di tingkat provinsi.
"Kalau perlu, Gubernur juga bisa dimintai keterangan," pungkasnya.
